oleh

Realisasi Relaksasi Kredit, Keringanan atau Pembodohan?

Realisasi Relaksasi Kredit, Keringanan atau Pembodohan?

www.suryanenggala.com– Tangerang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan mereka yang terdampak oleh pandemi Covid-19 akan diberi kelonggaran atau relaksasi kredit. Pernyataan tersebut disiarkan langsung oleh Setpres, Selasa (24/3/2020) dalam rapat terbatas terkait virus Corona bersama menteri dan gubernur.

Dinyatakan, Program relaksasi kredit diperuntukkan bagi para pelaku UMKM dan pekerja harian seperti tukang ojeg, supir dan nelayan yang akan diberikan penangguhan selama 1 tahun, berupa penundaan cicilan dan penurunan bunga.

Berita gembira tersebut bagaikan angin segar bagi banyak kalangan, termasuk seorang Ibu Rumah Tangga (IRT). JS (46) yang bertempat tinggal di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Berniat mengajukan restrukturisasi atau yang lebih dikenal dengan relaksasi kredit, JS pun mengajukan keringanan pembayaran kepada pihak perusahaan leasing ternama WOM FINANCE. Akan tetapi bukan keringanan yang didapat, malah kemalangan yang diterima.

(13/04/2020), JS pun mendatangi kantor WOM FINANCE. Ditemui oleh Financial Consultant (FC) wilayah, FC tersebut menyarankan agar JS membayar satu angsuran terlebih dahulu agar dapat mengajukan restrukturisasi.

“Sebelumnya saya sudah membayarkan angsuran sebanyak 5 kali, angsuran perbulannya itu Rp 565.000 dari tenor 17 bulan,” ungkap JS.

Selanjutnya pihak FC membuat sebuah surat perjanjian baru untuk pembayaran satu angsuran tersebut, dengan judul perjanjian ‘Amandemen/Perjanjian Pembayaran’. FC meminta JS untuk menandatangani perjanjian tersebut diatas materai. Dan JS pun menandatanganinya.

JS yang hanya seorang IRT dan awam akan hal-hal terkait restrukturisasi ini hanya mengikuti semua prosedur yang disarankan oleh FC. Setelah selesai penandatanganan perjanjian, FC menjelaskan bahwa tenor angsuran dan jumlah angsuran telah berubah. Membuat JS terkejut dengan perubahan nominal hutang pokok dan bunga yang baru.

Baca Juga :
Realisasi Relaksasi Kredit, Keringanan atau Pembodohan?
Gambar Ilustrasi (captureYoutube)

Karena merasa dirugikan oleh surat perjanjian baru ini, JS pun meminta pembatalan perjanjian. Malangnya, FC hanya menjawab bahwa pembayaran baru sudah dimasukkan sistem, jadi tidak dapat dibatalkan.

(17/04/2020), pihak FC mengantarkan salinan surat perjanjian tersebut ke rumah JS. Dengan rincian pokok tagihan sebagai berikut:
• Perubahan Hutang Pokok: Dari Rp 5.509.778,79 Menjadi Rp 6.077.778,79;
• Perubahan Bunga: Dari Rp 1.306.221,21 Menjadi Rp 2.184.221,21;
• Perubahan Angsuran: Dari Rp 568.000,00 Menjadi Rp 459.000,00;
• Perubahan Tenor: Dari 17 Bulan Menjadi 23 bulan;
• Perubahan Tanggal: Dari Tanggal 7 Setiap Bulannya Menjadi Tanggal 13 Setiap Bulannya;
• Angsuran Yang Sudah Masuk: 5 Bulan Dari 17 Bulan dianggap hangus/dianggap tidak pernah melakukan pembayaran angsuran.

Bisa kita lihat dari rincian di atas bahwa yang terjadi adalah hanya nilai angsurannya saja yang diperkecil, tetapi untuk bunga dinaikkan, pokok hutang menjadi bertambah, tenor bertambah, perubahan tanggal yang diundur.

Benar adanya jika disebut sebgai ‘restrukturisasi’, namun bukan keringanan yang diberikan, melainkan sebuah pembodohan kepada masyarakat awam sepeti JS ini.

Hal seperti ini sudah sering terjadi ditengah masyarakat, dengan adanya Peraturan OJK, kebijakan relaksasi pemerintah, tidak dijadikan pedoman bagi Lembaga Pendanaan, Koperasi, bahkan Bank swasta atau BUMN sekalipun.

Kita dapat menyimak banyak sekali kinerja mereka yang menyimpang dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lalu muncul pertanyaan dari masyarakat, bagaimana tugas OJK selama ini jika masih membiarkan Lembaga Pendanaan banyak membodohi masyarakat? Apakah Pemerintah kecolongan atau memang sengaja dibiarkan saja? Tak heran jika masyarakat menduga OJK terlibat dalam skandal Pembodohan ini. Buktinya masih banyak Lembaga Pendanaan, Bank, Koperasi menagih debitur disaat pandemi Covid-19 tanpa sanksi yang tegas.

(Ma)

sumber: https://jarrakposjawa.com/bank-koperasi-lembaga-pendanaan-fintech-membodohi-masyarakat/

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 komentar

  1. Dan itu terjadi pada saya, tidak pernah dapat penjelasan tentang jumlah cicilan yg baru, dan d sodori kertas untuk membuat surat pernyataan restrukturisasi. Ujung2nya surat pernyataan itu dianggap sebagai persetujuan saya terhadap pola cicilan yg baru.

News Feed