oleh

Buruknya Fungsi Pengawasan DPRD, Menuai Impresi Skandal KONI 2015 Kabupaten Blitar

Buruknya Fungsi Pengawasan DPRD, Menuai Impresi Skandal KONI 2015 Kabupaten Blitar

www.suryanenggala.com– Blitar. Rabu (06/05/2020). Paska putusan Nomor 54/pid.sus-TPK/2017/PN.Sby. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama. Menjatuhkan putusan kepada terdakwa Muhamad Arifin Pujianto, A.Md. Seorang PNS pada Dinas Porbudpar Kabupaten Blitar, sebagai bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pereode 2015.

Menurut aktivis LSM GPI (Gerakan Pembaharuan Indonesia) Jaka Prasetya (6/5) Pemerintah Kabupaten Blitar pernah menggelontorkan dana hibah Rp 3 Miliar untuk pengiriman 300 atlet ke ajang pekan olahraga Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi pada 2015.

Sementara LPJ yang dibuat Arifin hanya Rp 1,2 Miliar. Menurutnya selain Arifin Ketua KONI Kabupaten Blitar Dwi Wahyu Hadi Santoso telah juga ditetapkan “tersangka”. Dari sekitar 112 saksi dari Pemkab Blitar dan DPRD Komisi IV Kabupaten Blitar pereode (2014-2019) telah diperiksa pihak Kepolisian Resort Blitar. Namun hingga sampai hari ini cuma 2 (dua) yang dijadikan tersangka. Ujar Jaka Prasetya aktifis LSM GPI (Gerakan Pembaharuan Indonesia) saat disambangi Surya Nenggala di kediamanya (6/5).

Buruknya Fungsi Pengawasan DPRD, Menuai Impresi Skandal KONI 2015 Kabupaten Blitar
Baca Juga :
Buruknya Fungsi Pengawasan DPRD, Menuai Impresi Skandal KONI 2015 Kabupaten Blitar
Aktivis sekaligus Dosen di Kota Blitar, Samsul Anam, S.T., M.M.

Menanggapi hal tersebut Aktivis sekaligus Dosen di Kota Blitar, Samsul Anam, S.T., M.M. Memberikan tanggapanya kepada wartawan Surya Nenggala dalam 4 point, antara lain:

  • Perbedaan permasalahan KONI Kabupaten Blitar dengan permasalahan yang menimpa anggota DPRD Kota Malang adalah permasalahan yang berbeda dimana untuk permasalahan di Kota Malang bahwasanya tidak ada kegiatan namun para anggota DPRD menerima anggaran (kegiatan fiktif) berbeda dengan permasalahan di KONI 2015 Kabupaten Blitar. Bahwa menurut keterangan yang disampaikan pihak Polres Blitar, anggota DPRD khusunya Komisi IV benar-benar ada kegiatan di Banyuwangi sebagai Official Porprov 2015 sehingga dianggap wajar menerima anggaran sebagai uang saku. Hal tersebut tentu tidak sesuai fungsi dari anggota DPRD sebagai Legislatif sebagaimana salah satu fungsinya adalah pengawasan terhadap kinerja eksekutif dan lembaga dan atau badan lain yang mengelola anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Hal tersebut akan membuat pengawasan yang dilakukan menjadi biasa. Bagaimana mungkin satu orang bekerja di dua ruang berbeda secara bersamaan dan saling terkait.
  • Bahwa tindakan pelanggaran hukum tersebut juga harus memenuhi “iktikad jahat” untuk membuktikanya bahwa hal tersebut benar-benar disengaja dan direncanakan bukanlah kelalaian. Bagaimana masih berfikir tidak ada niat jahat dalam perkara penerima aliran dana Hibah KONI 2015. Aggota DPRD telah memiliki anggaran tersendiri dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Tentu Penyidik sangat mudah membuktikan hal tersebut dengan melihat status perjalanan anggota DPRD tersebut sebagai perjalanan kedinasan Dewan atau bukan. Dengan melihat laporan di sekwan untuk kegiatan tahun anggaran 2015 kami khawatir perjalanan ke Banyuwangi tetsebut telah menggunakan anggaran kedinasan dewan. Kalau hal ini terjadi tidak ada alasan lagi untuk menunda tindak lanjut kasus ini.
Baca Juga :

Masif!! Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun 2019 Desa Bumirejo Sitematis Dan Terstruktur

  • Tentang pernyataan bahwa anggota DPRD Komisi IV berangkat atas undangan sebagai Official sebagaimana keterangan dalam persidangan. Namun kami belum melihat SK Pengangkatan anggota DPRD tersebut sebagai anggota Official. Siapa yang menerbitkan SK dan atas pertimbangan apa? Anggota DPRD Komisi IV dibuatkan SK Official yang notabene seharusnya mengawasi kegiatan tersebut. Tanpa SK Official harusnya anggota DPRD Komisi IV tersebut melakukan pengawasan sebagaimana fungsinya dengan anggaran kedinasan dewan sendiri, bukan dari dana Hibah KONI. Sangat wajar pengawasan tidak berjalan baik. Karena selain menerima anggaran dari KONI juga berperan ganda sebagai Official dan sebagai fungsi pengawasan secara bersama.
  • Sangat jelas dalam putusan pengadilan baik dari putusan pengadilan tinggi dan Makamah Agung anggota dewan Komisi IV telah menerima anggaran dari KONI 2015 dan diakui dalam persidangan walaupun telah dikembalikan. Tentu hal tersebut tidak menghilangkan tindakan melawan hukum yang telah dilakukan. Dua alat bukti sudah ada, apalagi yang menghambat sehingga tidak ada tindak lanjut dari kasus tersebut. Dikonfirmasi by email (2/5) sub bagian hubungan masyarakat BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo, 61254 menjawab (4/5) via email, kasus sudah berada dalam proses hukum di aparat penegak hukum (kepolisian/kejaksaan) yang menangani kasus tersebut. Dengan pertimbangan bahwa “Data” tindak lanjut penangganan kasus oleh instansi yang berwenang (APH) merupakan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan peraturan sekretaris jendral BPK RI nomor 1 tahun 2018 tentang daftar informasi publik yang dikecualikan di BPK.

(Fe)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

News Feed